Saya masih ingat waktu itu bulan Juni tahun 2000, baru saja setelah selesai menghadiri Kongres Rakyat Papua II, 2000 di GOR Jayapura yang diumumkan tanggal 4 Juni 2000.

Waktu itu ada tiga peristiwa yang harus saya laporkan kepada dunia agar mengetahuinya.

1. Pertama
   DULU Tahun 2020: masayarakat Koteka telah menggagalkan Pembentukan Pemerintahan Sementara yang digagas oleh Drs. Don Flassy, MA. Pada waktu itu kesempatan diberikan oleh Sekretaris PDP, Mohammad Al-Hamid bagi Tuan Don Flassy untuk menjelaskan tentang Pemerintahan Sementara West Papua. Akan tetapi unsur dari Masyarakat Koteka, dipimpin oleh Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menghentikan dengan mengancam akan membunuh beliau. (Bisa dicek kepada beliau, karena beliau masih hidup hari ini)
   
   SEKARANG TAHUN 2020: orang-orang yang menggagalkan Pemerintahan Sementara West Papua tahun 2000 itulah yang sekarang menolak dan menentang pembentukan UUDS dan pengumuman pemerintahan Sementara West Papua tahun 2020.
   
   Jadi saya pertanyakan, “Anda sebenarnya melayani kepentingan siapa?”
   
2. Kedua
   DULU TAHUN 2000: bahwa laporan dari hasil Kongres ini harus disampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam waktu dekat, karena pada tanggal 31 Desember 2000 nanti, pintu untuk siapa saja datang minta merdeka akan dihapus dari PBB. Akhirnya semua kekuatan didorong untuk memastikan agar kita tembus ke PBB sebelum tahun 2000 berakhir. Itu sebabnya pasukan Koteka berencana membuka perang terbuka di Patung Jos Sudarso Port Numbay. Warwawan BBC dan ABC telah hadir di Hotel Yasmin dan menghuni perang terbuka di depan mata dari hotel itu.
   
   TERNYATA: Saya memberitahukan kepada tua-tua adat Koteka bahwa isu tanggal 1 Desember 2000 harus perang itu isu dari NKRI dan terbukti benar, NKRI mau memancing di air keruh demi memilah dan memilih dengan capat siapa-siapa yang harus ditangkap.
   
   Ternyata tahun 2020, tepatnya tanggal 18 Desember lalu, PBB telah mensahkan satu resolusi untuk penentuan nasib sendiri bagi
   (a) Suatu Wilayah Non Pemerintahan Sendiri telah menjadi sebuah Negara merdeka berdaulat; (yaitu West Papua)
   (b) Menjadi sebuah Wilayah Otonom dari sebuah Negara merdeka; (yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat); atau
   (c) Berintegrasi ke dalam sebuah Negara merdeka”, (yaitu West Papua)
   
   Jadi, tiga kriteria ini semuanya dipenuhi oleh wilayah West Papua.
   
3. Ketiga
   DULU TAUHN 2000: bahwa Presidium Dewan Papua (PDP) adalah satu-satunya alat politik Papua Merdka, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus dihapuskan dari Tanah Papua.
   
   TERNYATA TAHUN 2020: bahwa PDP adalah organisasi buatan NKRI, didirikan untuk meledakkan dan kemudian menghabiskan energi tuntutan Papua Merdeka sehingga aspirasi Papua Merdeka hanya mati di meja Presiden Indonesia di Jakarta.
   
   TERNYATA TAHUN 2020, Presiden West Papua hari ini ialah Sekretaris-Jenderal Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK), yang didirikan pada April 2000, sebulan sebelum pembentukan PDP, dan yang ditolak mentah-mentah oleh PDP untuk ikut dalam Kongres Rakyat Papua (KRP) II, 2000.
   
   Terbukti dan ternyata bahwa PDP adalah bagian dari Skenario NKRI. DeMMAK adalah murni skenario orang Papua. Walaupun telah melakukan kesalahan pada point 1 di atas, ia menebus kesalahannya dengan meneruskan perjuangan ini sampai mencapai hasil-hasil yang begitu membanggakan.

Jadi, kalau ada orang Koteka, orang Papua yang menyangkal UUDS NRWP, maka mereka adalah kaki-tangan NKRI.

Yang tidak bisa dirubah hanyalah matahari terbit di barat dan terbenam di Timur. Pintu bagi bangsa manapun di dunia untuk merdeka dan berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara akan selalu terbuka selama sejarah umat manusia berlanjut di muka Bumi.

Yikwanak Kole,
Pelaku Sejarah KRP II 2000
Pencetus Gagasan DeMMAK 1999 – 2000
Penulis Buku-Buku “Surat-Surat Terbuka Anak Koteka”