Loading, please wait...
 

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

 results 1 - 4 of about 4 for December, 2020 . (0.518 seconds) 

 🡩

Desember 31 2000: PBB Tutup Pintu Untuk Penentuan Nasib Sendiri

Saya masih ingat waktu itu bulan Juni tahun 2000, baru saja setelah selesai menghadiri Kongres Rakyat Papua II, 2000 di GOR Jayapura yang diumumkan tanggal 4 Juni 2000.

Waktu itu ada tiga peristiwa yang harus saya laporkan kepada dunia agar mengetahuinya.

  1. Pertama
    DULU Tahun 2020: masayarakat Koteka telah menggagalkan Pembentukan Pemerintahan Sementara yang digagas oleh Drs. Don Flassy, MA. Pada waktu itu kesempatan diberikan oleh Sekretaris PDP, Mohammad Al-Hamid bagi Tuan Don Flassy untuk menjelaskan tentang Pemerintahan Sementara West Papua. Akan tetapi unsur dari Masyarakat Koteka, dipimpin oleh Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menghentikan dengan mengancam akan membunuh beliau. (Bisa dicek kepada beliau, karena beliau masih hidup hari ini)

    SEKARANG TAHUN 2020: orang-orang yang menggagalkan Pemerintahan Sementara West Papua tahun 2000 itulah yang sekarang menolak dan menentang pembentukan UUDS dan pengumuman pemerintahan Sementara West Papua tahun 2020.

    Jadi saya pertanyakan, “Anda sebenarnya melayani kepentingan siapa?”
  2. Kedua
    DULU TAHUN 2000: bahwa laporan dari hasil Kongres ini harus disampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam waktu dekat, karena pada tanggal 31 Desember 2000 nanti, pintu untuk siapa saja datang minta merdeka akan dihapus dari PBB. Akhirnya semua kekuatan didorong untuk memastikan agar kita tembus ke PBB sebelum tahun 2000 berakhir. Itu sebabnya pasukan Koteka berencana membuka perang terbuka di Patung Jos Sudarso Port Numbay. Warwawan BBC dan ABC telah hadir di Hotel Yasmin dan menghuni perang terbuka di depan mata dari hotel itu.

    TERNYATA: Saya memberitahukan kepada tua-tua adat Koteka bahwa isu tanggal 1 Desember 2000 harus perang itu isu dari NKRI dan terbukti benar, NKRI mau memancing di air keruh demi memilah dan memilih dengan capat siapa-siapa yang harus ditangkap.

    Ternyata tahun 2020, tepatnya tanggal 18 Desember lalu, PBB telah mensahkan satu resolusi untuk penentuan nasib sendiri bagi
    (a) Suatu Wilayah Non Pemerintahan Sendiri telah menjadi sebuah Negara merdeka berdaulat; (yaitu West Papua)
    (b) Menjadi sebuah Wilayah Otonom dari sebuah Negara merdeka; (yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat); atau
    (c) Berintegrasi ke dalam sebuah Negara merdekaā€¯, (yaitu West Papua)

    Jadi, tiga kriteria ini semuanya dipenuhi oleh wilayah West Papua.
  3. Ketiga
    DULU TAUHN 2000: bahwa Presidium Dewan Papua (PDP) adalah satu-satunya alat politik Papua Merdka, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus dihapuskan dari Tanah Papua.

    TERNYATA TAHUN 2020: bahwa PDP adalah organisasi buatan NKRI, didirikan untuk meledakkan dan kemudian menghabiskan energi tuntutan Papua Merdeka sehingga aspirasi Papua Merdeka hanya mati di meja Presiden Indonesia di Jakarta.

    TERNYATA TAHUN 2020, Presiden West Papua hari ini ialah Sekretaris-Jenderal Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK), yang didirikan pada April 2000, sebulan sebelum pembentukan PDP, dan yang ditolak mentah-mentah oleh PDP untuk ikut dalam Kongres Rakyat Papua (KRP) II, 2000.

    Terbukti dan ternyata bahwa PDP adalah bagian dari Skenario NKRI. DeMMAK adalah murni skenario orang Papua. Walaupun telah melakukan kesalahan pada point 1 di atas, ia menebus kesalahannya dengan meneruskan perjuangan ini sampai mencapai hasil-hasil yang begitu membanggakan.

Jadi, kalau ada orang Koteka, orang Papua yang menyangkal UUDS NRWP, maka mereka adalah kaki-tangan NKRI.

Yang tidak bisa dirubah hanyalah matahari terbit di barat dan terbenam di Timur. Pintu bagi bangsa manapun di dunia untuk merdeka dan berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara akan selalu terbuka selama sejarah umat manusia berlanjut di muka Bumi.

Yikwanak Kole,
Pelaku Sejarah KRP II 2000
Pencetus Gagasan DeMMAK 1999 – 2000
Penulis Buku-Buku “Surat-Surat Terbuka Anak Koteka”

 ‡ 2000, 2020, Kongres Rakyat Papua, Resolusi PBB, right to self-determination, UNGA Length: [667] words.

yang Menentang UUDS NRWP Pasti Tidak Punya Honai Adat

Yang menentang Undang-Undang Dasar Sementara atau Konstitusi United Liberation Movement for West Papua adalah PASTI OAP GAGAL PAHAM dan OAP GAGAL kerja.

Mereka tidak punya lapangan politik dan lapangan military, tetapi hanya punya halaman blog dan halaman media sosial.

Mereka pasti-lah orang-orang yang tidak punya honai adat. Karena itu tidak pernah dinasehati dari honai adat. Karena itu mereka jelas-jelas tidak terdidik secara adat.

Mereka tidak dididik dan tidak dikendalikan oleh honai adat.

Yang tahu adat pasti PUNYA honai adat, yang tidak tahu ada pasti tidak punya honai adat.

Yang PUNYA honai adat pasti tidak akan pernah mengkritik, apalagi mengancam sesama OAP!, dengan alasan apapun. Honai Adat tidak pernah mengajarkan dan melarang keras berbicara ancam-mengancam! Itu tabu!

Hanya satu percelualian! Hanya agen NKRI yang bicara dan berperilaku begitu!

Harap paham!!

Papua Merdeka TIDAK BUTUH orang sekolah di NKRI, karena …

Papua Merdeka TIDAK BUTUH orang sekolah di NKRI, karena yang terjadi perusakan nalar dan paradigma berpikir. Hasil pertama adalah selalu mengharapkan NKRI memberikan solusi bagi bangsa Papua.

Lihat semua pejabat, semua orang sekolah di West Papua, termasuk yang ada di dalam NKRI, berpendapat, NKRI akan memberikan solusi bagi West Papua.

Itu hasil sekolah!

Jadi kalau mau selesaikan masalah West Papua, maka kita butuh orang Papua asli, orang Papua murni, orang Papua yang lulus Sekolah Adat, yang melihat dunia dari Satu Pintu: PINTU HONAI!

Catatan

Status ini ditulis menggapi status Halaman Facebook tulisan Alen Halitopo, sbb:

Aku ingin banyak bicara tapi, kenapa saya tidak pernah sekolah k? Tuhan Allah tolong lindungi saya dalam kata-kata saya, semoga bermanfaat bagi bangsa ini.

https://www.facebook.com/wesigin.halitopo.3
Copyright © 218-2024 - Twenty Fourteen - 2014 AutoGrids 06.